Pemindahan IKN Akan Membawa Perubahan untuk Kesejahteraan Masyarakat
(Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid turut mendampingi untuk menerima kedatangan tim penelitian dan pengkajian terkait IKN)
POSKOTAKALTIMNEWS.COM,
TENGGARONG- Ketua
DPRD Kukar Abdul Rasyid bersama Wakil Ketua DPRD Alif Turiadi ikut mendampingi
Kapolres Kukar AKBP Irwan Masulin Ginting menerima kedatangan rombongan Tim
Penelitian dan pemetaan Potensi Konfil Karawanan Pemindahan Ibukota Negara Baru,
di Mapolres Kukar Rabu (7/4/2021).
Rombongan tim dipimpin langsung Kombes Pol Yulmar Tri Hermawan. SIK. M.Si selaku Analis
Baintelkam Polri, didampingi Kombes Pol Wirdo Nefisko. SIK (Analis Baintelkam
Polri), Kombes Pol Baron.J. Sanjaya. SIK. M.si. (Analis Baintelkam Polri), AKBP
Purwani Kusmarjiati.SH.(Analis Baintelkam Polri), Kholid Nivianto (pakar),dan
AKBP Bagus Wiryana. S.Sos (Kabag Analis Polda Kaltim).
Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid menyampaikan
apresiasi atas kedatangan Tim penelitian
untuk memperoleh informasi dan saran secara akurat dengan melalui
diskusi langsung dengan DPRD, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas/LPM,
akademisi terkait kesiapan masyarakat Kukar menyongsong pemindahan IKN di
Kaltim yang difasilitasi oleh Polres Kukar.
Dengan pindahnya IKN ke Kaltim kita berharap
memberikan dampak positif bagi nasional maupun Kukar. Dimana Akhkir-akhir ini
terkait pemindahan IKN ini sempat membuat masarakat Kukar ragu, karena adanya
pandemic virus covid 19.
“Tapi
Syukur Alhamldulilah dalam Minggu -mingu ini ada kejelasan dan kepastian bagi
masyarakat Kaltim. Harapan kita dengan adanya IKN ini masyarakat kukar dan
kaltim bisa berperan aktif didalam mendukung kegiatan IKN”.katanya.
Perlu waspadai yang bisa menjadi gesekan
terkait batas wilayah, karena IKN ini berada dan berbatasan langsung Kota
Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten
Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Kita berharap di saat pemindahan Ibukota
Baru nantinya persoalan tapal batas ini tidak menjadi konflik, begitu pula
dengan masalah Agraria , hak ulayat , adat istiadat, Sosial budaya dan
sebagainya, karena dengan adanya IKN sudah pasti ratusan ribu orang akan ke
kaltim terutama ASN, TNI Polri, Tenaga Kesehatan akan Kekaltim”. ucapnya
Selain itu juga perlu dipersiapkan baik
Sumber Daya Manusianya (SDM) dan lain lainya, masyarakat asli lambat laun akan
tertinggal, tersingkirkan dengan sendirinya, hal-hal semacam ini yang patut
kita waspadai dan patut menjadi perhatian kita Bersama.
“Jangan sampai dengan adanya ibu kota negara
baru membuat masalah baru. Kita berharap dengan ibukota yang baru membawa
perkembangan baru, perubahan baru , kemakmuran , kesejahteraan dan bisa menjadi
kebangaan masyarakat Kaltim nantinya”. Katanya.(pk/adv)